FAJAR BANGGAI, MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira tanggapi kelangkaan dan melambungnya harga gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kilogram di wilayah itu yang belakangan ini sangat menyusahkan dan membebani masyarakat.
Selain sulit didapatkan, harga elpiji 3 kg tersebut telah melambung tinggi antara Rp 60.000 sampai Rp 95.000. Padahal, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg di semua daerah.
Di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara misalnya, HET gas elpiji 3 kg sebesar Rp 27.800 per tabung. Namun di tingkat pengecer ada yang menawarkan hingga Rp 95.000.
Melihat kondisi ini, Wakil Bupati Morut H. Djira K memanggil sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di ruang kerjanya, Rabu (12/7/2023).
Pertemuan itu diikuti Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Morut Ir. Ridwan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yanismal Botuale, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Morut Royke Tobigo, dan Kabid Penegakan Perda, Perbup dan SDA Satpol PP dan Damkar Ederson Engka.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kelangkaan serta melonjaknya harga gas tabung elpiji 3 kg yang menyusahkan masyarakat, terutama masyarakat yang layak menggunakan gas yang disubsidi pemerintah tersebut.
Dari pertemuan itu diketahui bahwa terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg antara lain diduga diakibatkan beberapa faktor seperti dugaan terjadinya penimbunan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Selain itu, kini muncul adanya penjual tabung yang bukan penyalur resmi. Mereka ini tangan kedua atau ketiga. Otomatis mencari untung diluar ketentuan resmi pemerintah.
Dugaan berikutnya, pengguna gas elpiji bersubsidi tidak lagi sesuai data resmi. Hal ini mengakibatkan kelangkaan karena ada yang mestinya tidak berhak memakai elpiji bersubsidi tapi faktanya menggunakannya.
Sebagai contoh, sesuai data resmi pemerintah di Kelurahan Bahontula warga yang berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi 3 kg hanya 159 KK. Tetapi faktanya mungkin sudah melampaui jumlah tersebut.
Informasi lainnya, pihak kepolisian kini sedang melacak adanya laporan tentang adanya tabung gas elpiji 3 kg yang dipasok secara ilegal dari Sulsel. Tabung ini kemudian dipasarkan secara gelap dengan harga gila-gilaan.
Untuk mengatasi kelangkaan elpiji tersebut, Wabup Djira meminta kepada semua pihak terkait terutama dari tim pengawas terpadu penyimpanan, pendistribusian dan penjualan elpiji 3 kg bersubsidi untuk mengawasi penyaluran dan peredarannya secara ketat.
Selain itu, Pemda Morut juga memanggil agen resmi penyaluran gas elpiji bersubsidi tersebut untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang sudah meresahkan masyarakat tersebut.
Seperti diketahui, krisis tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi tersebut bukan hanya melanda Morowali Utara tapi juga terjadi di beberapa daerah belakangan ini.
Di Morowali harga gas elpiji 3 kg saat ini antara Rp 70.000 – Rp 80.000. Seorang ibu pemilik rumah makan di kawasan perkantoran Bupati Morowali di Bungku mengaku terpaksa membeli tabung seharga Rp 75.000/tabung.
“Melambung tinggi harganya pak. Itu pun sulit didapatkan,” ujar ibu ini kepada media ini, Selasa (11/7).
Kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi ini juga terjadi di Poso. Bahkan di kota Palu HET gas elpiji 3 kg sebesar Rp 18.000 namun di tingkat pengecer banyak tang menjual di atas Rp 20.000. Akibatnya tim pengawas bertindak tegas dengan menyita penjualan tabung di atas HET tersebut. (**)
