FajarBanggai.com – Pemda Bangkep kini dihadapkan pada sebuah peluang besar yang bisa menguntungkan perekonomian lokal melalui kemitraan dengan FreeNow, perusahaan asal Cina yang berfokus pada pengembangan sektor kelapa. Namun, ini bukan hanya tentang peluang, melainkan juga risiko besar yang harus dihadapi dengan hati-hati. Jika Pemda Bangkep tidak melakukan langkah-langkah antisipatif dengan tegas, kemitraan ini bisa berbalik menjadi bumerang yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Muhammad Saleh Gasin, seorang praktisi hukum, dengan tegas mengingatkan bahwa keberhasilan kolaborasi ini akan sangat bergantung pada kesiapan Pemda Bangkep untuk mengelola potensi dan risiko. Tanpa perencanaan yang matang, proyek ini bisa merusak lingkungan, mengancam kebebasan petani, dan bahkan menciptakan ketimpangan sosial yang parah.
Saleh Gasin menegaskan bahwa dengan produksi kelapa yang masif, limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. “Pemda harus segera merumuskan regulasi yang ketat dan tegas mengenai pengelolaan limbah industri. Tanpa langkah tersebut, ekosistem akan terancam dan masyarakat akan merasakan dampaknya dalam jangka panjang,” ujar Saleh Gasin. Lebih jauh lagi, adanya potensi monopoli oleh perusahaan ini bisa menggulung kebebasan petani lokal dalam menjual hasil produksi mereka. Tanpa kontrol, petani lokal bisa terpaksa menerima harga yang tidak adil.
Jika Pemda Bangkep tidak bersikap tegas dalam memeriksa setiap perjanjian, petani lokal bisa terjepit dengan kesepakatan yang merugikan mereka. Saleh Gasin menekankan pentingnya kajian menyeluruh terhadap perjanjian yang akan dibuat dengan perusahaan Perusahaan FreeNow Cina, baik yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat. Setiap klausul harus diperhatikan dengan seksama untuk memastikan tidak ada yang mengorbankan hak petani.
Selain itu, Pemda harus menyiapkan kebijakan yang tegas untuk memastikan tenaga kerja lokal tidak terpinggirkan. Pemda Bangkep harus mengutamakan warga setempat dalam setiap proyek yang melibatkan Perusahaan FreeNow Cina. “Jangan biarkan proyek ini dimonopoli oleh tenaga kerja luar daerah atau luar negeri. Bangkep harus menanamkan kebijakan ketenagakerjaan yang memastikan warga setempat terlibat dalam kemajuan ini,” tegas Saleh Gasin.
Ancaman besar lainnya adalah penguasaan lahan produktif oleh perusahaan dengan harga murah. Pemda harus bertindak cepat dan tegas untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai lahan yang dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan, agar petani lokal tidak kehilangan hak atas tanah mereka. Tanpa kebijakan yang jelas, petani kecil bisa terpaksa menyerahkan lahan mereka, yang nantinya akan menguntungkan perusahaan besar, bukan masyarakat lokal.
Pemda Bangkep tidak bisa menunggu terlalu lama. Sebelum kemitraan ini berkembang lebih jauh, regulasi yang ketat harus segera diimplementasikan. Tidak ada ruang untuk penundaan dalam hal ini. Tanpa langkah konkret dari Pemda, kolaborasi ini bisa berakhir sebagai bencana yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat lokal.
Investasi memang penting, tetapi bukan dengan cara yang mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pemda Bangkep harus menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat daripada keuntungan jangka pendek. Regulasi yang tegas dan transparansi dalam setiap langkah kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat Bangkep, terutama petani lokal, tetap mendapat manfaat nyata dari kolaborasi ini. (*)
