FAJAR BANGGAI, SALAKAN — Pekerjaan proyek pembangunan gedung baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, tengah berlangsung.
Namun, pekerjaan kantor megah dengan anggaran Rp5.721.000.000 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 itu, dinilai masih rendah alias masih di bawa 50 persen.
Penilaian itu datang dari Sekretaris Komisi II DPRD Bangkep, Moh. Ikbal Laiti.
“Kalau melihat kondisi bangunan gedung yang saat ini tengah dikerjakan, progresnya masih rendah. Progresnya belum sampai 50 persen. Ya paling 30-an persen,” ungkap Ikbal sapaan karibnya kepada wartawan, di kantin DPRD Bangkep, Jumat (28/10/2022).
Ikbal mengaku, Kamis (27/10/2022) kemarin, dirinya melakukan peninjauan di lapangan untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dikerjakan CV. Pusaka Rifqie Abadi tersebut.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kalau melihat kondisinya, pekerjaan proyek itu tidak dapat diselesaikan sebagaimana batas waktu yang ada.
“Tidak bisa rampung sesuai batas waktunya,” tegas Ikbal.
Olehnya, Ikbal mendesak dinas teknis untuk mengambil langkah dengan menekan pihak rekanan alias kontraktor untuk menggenjot pekerjaan proyek tersebut.
Diketahui, pekerjaan proyek itu dilaksanakan selama 170 hari kalender. Sejak 4 Juli sampai 20 Desember 2022.
Selain mengenai progres, Ikbal juga menyoroti soal spesifikasi bangunan tersebut.
Ia meminta agar spesifikasi mutu beton bangunan itu harus diperjelas.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan kantor Dinas PUPR Bangkep itu melahirkan beragam spekulasi di kalangan masyarakat terkait spesifikasi bangunan yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan.
Pasalnya, perencanaan awal pekerjaan bangunan tersebut menggunakan spesifikasi Mutu Beton K300. Faktanya, spesifikasi yang terdapat di lapangan tidak seperti demikian, yakni malah menggunakan spesifikasi Mutu Beton K250. (*)
