MORUT, FAJAR BANGGAI – Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Rakornas PKK) se Indonesia tahun 2023, dihadiri kurang lebih sebanyak 900 peserta, di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Senin (11/09/2023).
Rakornas kali ini mengangkat beberapa persoalan, baik persoalan di tingkat pusat maupun daerah.
Ketua TP PKK Morowali Utara, Febriyanthi Hongkiriwang turut hadir dalam kegiatan tersebut, untuk mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian terkait peran PKK sebagai salah satu mitra pemerintah.
“Jalankan 10 program pokok PKK di setiap lini, hingga tingkat kelurahan dan desa. Berdayakan semua kader yang ada untuk menunjukkan eksistensi PKK,” kata istri Bupati Bupati Morut, Delis.
Ia mengaku, dalam agenda rakornas itu, dirinya sempat mencatat beberapa poin penting semangat gerak PKK dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Diantaranya, persoalan stunting yang menjadi fokus pemerintah.
Selanjutnya, dia jelaskan, juga terkait pemaksimalan keberadaan Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan.
Ia memastikan, bahwa seluruh kader yang ada di Morut, siap mendukung berbagai program nasional yang ada di daerah.
“Perlahan kita rajut kekompakkan di internal PKK. Kita satukan tujuan baru kita melaksanakan program. Kita semua di PKK siap mendukung program pemerintah pusat terutama terkait stunting,” sebutnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas antusias yang ditunjukkan pengurus TP PKK dari seluruh daerah.
“Ketua TP PKK di tiap daerah adalah hero, karena di tangan ibu-ibu, program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, TP PKK punya andil yang besar dalam mengawal program pemerintah di setiap daerah. Olehnya, Tri Tito Karnavian mengingatkan agar TP PKK di setiap daerah bekerja secara terarah dengan konsep yang jelas mengacu pada rencana strategis yang telah dirancang.
Pada rakornas kali ini, juga diranhkaikan dengan pengukuhan Ketua PKK Pusat sebagai Pembina Utama Posyandu Pusat, Ketua TP PKK Provinsi sebagai Pembina Utama Posyandu Provinsi dan Ketua TP PKK kabupaten/kota sebagai Pembina Utama Posyandu di wilayahnya masing-masing. (*)
